Medan, doreng45.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara menggelar Forum Diskusi Terbuka bertema “Strategi dan Inovasi dalam Menjaga dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan di Sumatera Utara”, bertempat di Grand Kanaya Hotel, Jumat (20/6/2025).
Dalam diskusi tersebut, Ketua PHRI Sumut, Denny S. Wardhana, menyoroti dampak kebijakan efisiensi yang tak hanya menurunkan tingkat okupansi hotel dan memicu pengurangan tenaga kerja, tetapi juga berdampak luas pada rantai pasok, khususnya UMKM penyedia bahan baku makanan.
“Efisiensi bukan hanya berdampak pada okupansi dan pengurangan karyawan, tapi juga mengurangi pembelian bahan baku makanan dari UMKM,” jelas Denny.
Ia mengungkapkan, sebelum adanya kebijakan efisiensi, tingkat okupansi hotel di semester kedua biasanya mencapai 70 persen. Namun kini, okupansi menurun drastis hingga di bawah 50 persen, bahkan hanya sekitar 30 persen.
“Kondisi ini sangat memberatkan. Apalagi, usaha hotel dan restoran di Medan masih sangat bergantung pada sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Ini bukan soal ingin bermewah-mewahan, tapi realitasnya, MICE adalah andalan kami,” tambahnya.
Acara yang diikuti sekitar 150 peserta ini turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Medan, Adryanta Putra Ginting, S.S., dan Kepala Tim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Instruktur Muda Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul, S.T., M.T.
Denny menyampaikan bahwa sebagai bentuk kepedulian, pihaknya juga menyalurkan bantuan kepada 200 pekerja terdampak, dan mendorong solusi seperti pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) secara gratis.
“Pekerja yang terdampak bisa kembali dipekerjakan atau mengikuti pelatihan agar siap menghadapi dunia kerja ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dispar Medan, Adryanta Putra Ginting, mengakui sektor perhotelan menjadi yang paling terdampak akibat larangan sosialisasi dan FGD di hotel. Penurunan okupansi dan MICE pun menjadi tantangan serius.
“Untuk meningkatkan okupansi, kami menggelar beberapa event seperti Gelar Melayu Serumpun dan ke depan akan ada Car Free Night yang diharapkan menarik wisatawan untuk menginap di hotel kawasan Kesawan,” terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota tengah merancang berbagai kegiatan di kawasan wisata seperti Kesawan dan Warenhuis guna mendongkrak okupansi hotel. Harapannya, dengan dibukanya kembali kegiatan-kegiatan di hotel tahun depan, tingkat hunian hotel di Medan bisa kembali meningkat.
Dalam sesi paparan, Arianto Imam Sitompul dari Disnaker Medan menjelaskan tantangan yang dihadapi tenaga kerja yang terkena PHK, seperti keterbatasan keterampilan dan minimnya akses informasi lowongan kerja.
“Pekerja terdampak bisa mengikuti pelatihan gratis di BLK dan mengakses aplikasi atau website SiDuta untuk memilih jenis pelatihan dan melihat informasi lowongan kerja yang tersedia,” jelas Arianto.
Forum ini diharapkan menjadi wadah solusi konkret bagi pemulihan iklim usaha perhotelan di Sumut dan meningkatkan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. (Tim)
