JAKARTA, doreng45.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana penghapusan sistem kerja outsourcing sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan buruh di Indonesia. Kajian terkait rencana ini diserahkan kepada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, lembaga yang nantinya berisi para pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, menegaskan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah wajib dijalankan oleh semua pihak.
“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, ya harus dilakukan. Kalau itu sudah menjadi perintah, tentu wajib dilaksanakan,” ujar Noel saat ditemui wartawan usai menghadiri acara di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Meski mendukung arahan presiden, Noel mengingatkan bahwa penghapusan sistem outsourcing memerlukan kajian teknis yang matang. Menurutnya, hal ini bukan sekadar keputusan politis, melainkan juga menyangkut banyak aspek operasional di sektor ketenagakerjaan.
“Pesan itu pasti membawa konsekuensi teknis yang harus dikerjakan secara serius. Jadi kami menunggu hasil kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tambahnya.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menata ulang regulasi perburuhan, termasuk wacana penghapusan outsourcing.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mengkaji bagaimana caranya kita bisa segera menghapus outsourcing,” tegas Prabowo.
Meski mengusung visi pro-buruh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan investasi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan tetap harus bersahabat dengan dunia usaha agar tercipta iklim ekonomi yang sehat.
“Kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor. Kalau tidak ada investasi, tidak akan ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak akan bekerja,” ujar Prabowo.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menelaah kondisi buruh, mengevaluasi regulasi yang ada, dan memberikan nasihat kepada Presiden dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Guntur)
