doreng45.com – Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi beragama. Namun, dalam masyarakat yang majemuk, kasus penistaan agama kerap menjadi isu sensitif yang memicu ketegangan sosial. Untuk menjaga harmoni dan ketertiban, hukum di Indonesia telah mengatur dengan jelas bagaimana tindakan penistaan agama harus ditindak. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci utama dalam mencegah konflik serta memastikan bahwa kebebasan beragama tetap dihormati tanpa mengorbankan nilai-nilai kebhinekaan.
Dasar Hukum Penegakan terhadap Penistaan Agama
Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas dalam menangani kasus penistaan agama. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama serta mencegah konflik sosial akibat ujaran atau tindakan yang dianggap menodai suatu agama. Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penegakan kasus ini antara lain:
-
Pasal 156a KUHP
Menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang mengandung permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun.
-
UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap ajaran atau kegiatan yang dianggap menyimpang dari agama yang diakui di Indonesia.
-
Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016)
Mengatur bahwa penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok berdasarkan agama dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama dilakukan melalui tahapan berikut:
-
Pelaporan
Kasus biasanya diawali dengan laporan dari masyarakat atau organisasi keagamaan kepada aparat penegak hukum.
-
Penyelidikan dan Penyidikan
Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti serta menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Jika ditemukan cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
-
Penuntutan dan Persidangan
Jaksa Penuntut Umum akan membawa kasus ke pengadilan. Jika terdakwa terbukti bersalah, hukuman akan dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tantangan dalam Penegakan Hukum
Meskipun regulasi telah ditetapkan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi hukum terhadap penistaan agama, di antaranya:
-
Interpretasi yang Beragam
Tidak ada batasan yang sepenuhnya objektif terkait definisi penistaan agama, sehingga setiap kelompok memiliki sudut pandang berbeda dalam menilai suatu kasus.
-
Potensi Penyalahgunaan Hukum
Regulasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membungkam kritik atau menyudutkan kelompok tertentu, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum.
-
Ketegangan Sosial
Kasus yang menyangkut sentimen keagamaan sering kali memicu reaksi keras di masyarakat, yang dapat berujung pada konflik horizontal.
-
Keseimbangan antara Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Agama
Perdebatan masih terjadi mengenai sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dibatasi dalam konteks perlindungan agama di Indonesia.
Kesimpulan
Penegakan hukum terhadap penistaan agama di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan adil dan transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat memicu ketegangan sosial. Aparat penegak hukum harus bertindak objektif, sementara masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai toleransi dan kebebasan beragama. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan Indonesia tetap menjadi negara yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai keberagaman.
Oleh: Dr. Abdul Wadud Nafis, LC., MEI
