Banten, doreng45.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kembali menahan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 senilai Rp 75,9 miliar.
Tersangka yang ditahan adalah TB Apriliadhi Kusumah Perbangsa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Ia juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel.
Tersangka terlihat menangis saat keluar dari ruang penyidikan Kejati Banten sekitar pukul 17.20 WIB, Rabu (16/4/2025). Ia langsung digiring ke mobil tahanan dan dibawa menuju Rutan Kelas IIB Pandeglang tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.
“Tim penyidik kembali melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama TAKP, yang menjabat sebagai KPA dan merangkap sebagai PPK dalam perkara dugaan korupsi kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel tahun 2024,” ujar Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna.
Dalam peranannya sebagai PPK, TB Apriliadhi dinilai telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menggunakan metode keahlian maupun data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga tidak menjalankan fungsi klarifikasi teknis terhadap perusahaan pelaksana, PT Eka Prima Perdana (PT EPP), yang tercantum dalam E-Katalog.
“Kontrak pengangkutan dan pengelolaan sampah disusun tanpa mengatur lokasi tujuan pembuangan sampah maupun teknis pengolahan yang harus dilakukan oleh PT EPP,” kata Rangga.
Selama pelaksanaan proyek, tersangka juga membiarkan PT EPP membuang sampah di lokasi yang tidak sesuai kriteria. Meski begitu, proyek senilai Rp 75,9 miliar tersebut tetap dibayarkan 100 persen, meski dokumen administrasi pencairan dari PT EPP belum lengkap.
Tiga Tersangka, Perusahaan Fiktif, dan Rekayasa Tender
Dalam kasus ini, Kejati Banten telah menetapkan tiga tersangka. Selain TB Apriliadhi, dua tersangka lainnya adalah Wahyunoto Lukman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, dan SYM, pihak swasta dari PT EPP.
Rangga menyebut, Wahyunoto dan SYM bersekongkol untuk merekayasa proses tender agar PT EPP bisa memenangkan proyek. Saat itu, PT EPP hanya memiliki izin usaha pengangkutan sampah. Atas permintaan Wahyunoto, SYM kemudian menambahkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk mencantumkan izin pengelolaan sampah.
Proyek senilai Rp 75,9 miliar tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu Rp 50,7 miliar untuk jasa pengangkutan dan Rp 25,2 miliar untuk pengelolaan sampah.
Lebih lanjut, kedua tersangka membentuk perusahaan bernama CV Bak Sampai Induk Rumpintama (BSIR) sebagai subkontraktor untuk item pengelolaan. Wahyunoto menunjuk Sulaeman, penjaga kebunnya, sebagai direktur operasional, dan Agus Syamsudin sebagai direktur utama. Perjanjian tersebut dibuat di Cibodas, Rumpin, Bogor pada Januari 2024.
“Padahal, baik CV BSIR maupun PT EPP tidak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan sampah,” tegas Rangga.
Penyidikan masih terus berlanjut untuk mendalami keterlibatan pihak lain dan kerugian negara dalam proyek tersebut. (Tim)
