MATARAM, doreng45.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan TNI dalam program reboisasi dan penguatan infrastruktur irigasi di Pulau Sumbawa.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan hal itu saat mendampingi Menteri Pertahanan RI, Menteri Kesehatan RI, dan Panglima TNI dalam kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 835/Samota Yudha Bakti di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Gubernur, keberadaan batalion tersebut tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga diharapkan menjadi katalis pembangunan sektor pertanian, kesehatan, dan lingkungan hidup di Pulau Sumbawa.
“Salah satu persoalan besar di Pulau Sumbawa adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan jagung yang menyebabkan banjir dan merusak infrastruktur. Kita sudah menghabiskan puluhan triliun setiap tahun untuk mengatasi dampak banjir di wilayah Bima dan Dompu,” ujar Iqbal.
Gubernur menambahkan, Pemprov NTB akan segera menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa untuk mempercepat pelaksanaan reboisasi. Langkah ini juga akan melibatkan TNI dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan daerah aliran sungai (DAS).
“Hampir semua infrastruktur kami rusak karena sedimentasi sungai. Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas dan biaya pemulihan semakin besar,” tegasnya.
Selain fokus pada penghijauan, Gubernur juga mendukung usulan TNI terkait pembangunan bendungan dan embung skala kecil guna memperkuat sistem irigasi pertanian. Ia menilai embung lebih efisien dan mudah dikelola dibanding bendungan besar.
“Kita sudah banyak memiliki bendungan, tetapi irigasinya belum optimal. Embung lebih mudah dirawat dan biayanya bisa dicicil sesuai kemampuan daerah,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti masalah pengelolaan alat mesin pertanian (Alsintan) yang selama ini belum maksimal. Ia menegaskan bahwa Pemprov NTB kini menerapkan sistem baru, di mana distribusi Alsintan diberikan langsung kepada penyuluh pertanian untuk disewakan dengan harga terjangkau.
“Sekarang strategi kami, Alsintan tidak lagi diberikan ke kelompok tani, tetapi ke penyuluh. Hasil penyewaan digunakan untuk pemeliharaan agar alat tetap berfungsi optimal,” paparnya.
Sebagai bentuk nyata sinergi, Pemprov NTB dan Danrem 162/Wira Bhakti telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama pembangunan infrastruktur berbasis kemanunggalan TNI dan rakyat.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan wilayah, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong pemerataan pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumbawa.
(Man)
