Medan, doreng45.com – Pernyataan seorang tokoh yang menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara menuai gelombang kritik. Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menilai framing sepihak tersebut adalah bentuk manipulasi informasi yang menyesatkan publik.
“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi saja. Kalau bicara soal uang rakyat, mari kita buka semuanya secara terang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut adalah pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di Provinsi jauh lebih fantastis,” tegas Rahmad Situmorang dalam pernyataannya di Medan, Kamis (11/9/2025).
Tunjangan OPD Lebih Fantastis
Rahmad mengungkapkan, berdasarkan data yang beredar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut bisa menerima tunjangan hingga Rp125 juta per bulan. Sementara itu, Asisten Sekda memperoleh Rp54 juta, dan tenaga ahli gubernur menerima Rp47,7 juta. Tunjangan lain di lingkungan inspektorat maupun OPD juga disebut tidak kalah besar.
“Kalau benar-benar ingin transparan, jangan setengah hati. Rakyat berhak tahu keseluruhan fakta, bukan hanya potongan-potongan yang dipelintir demi agenda politik,” lanjut Rahmad.
Sorotan Proyek Mangkrak
Lebih jauh, Rahmad menyebut bahwa tudingan terhadap DPRD justru seperti upaya mengalihkan perhatian dari rekam jejak buruk saat tokoh tersebut menjabat sebagai Wali Kota Medan. Sejumlah proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah terbengkalai dan menjadi beban anggaran, di antaranya:
-
Stadion Teladan, yang dijanjikan menjadi ikon olahraga, namun hingga kini tak kunjung rampung.
-
Islamic Center, yang mangkrak tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat.
-
Lampu Hias Jalan atau lampu pocong, proyek kontroversial dengan nilai besar namun minim manfaat.
-
Basemen Lapangan Merdeka, yang justru tidak bisa difungsikan karena selalu banjir saat hujan.
“Pernyataan itu seperti meludah ke atas. Menuduh pihak lain tamak, tapi lupa bahwa proyek-proyek masa jabatannya sendiri justru menyisakan tanda tanya besar. Ini bukan lagi soal DPRD, ini soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” tambah Rahmad.
Dorongan Usut Tuntas
Aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil turut menyuarakan kritik. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar mengusut proyek-proyek mangkrak di era kepemimpinan tersebut.
“Kita tidak anti-kritik, tapi jangan pilih-pilih. Transparansi harus menyeluruh. Kalau DPRD dituding, maka OPD juga harus dibuka. Kalau tunjangan dipersoalkan, maka proyek mangkrak pun harus diusut,” tutup Rahmad Situmorang.
(Tim)
