Medan, doreng45.com – Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara”, Selasa (24/6/2025) di Theater Room Gedung Jati Junction, Lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Timur.
FGD ini diinisiasi untuk menggali akar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di Sumut dan menjadi forum strategis dalam menyusun langkah ke depan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, dalam sambutannya menyebut FGD ini merupakan inisiatif langsung dari Kapolda Sumut dan disambut positif oleh APINDO.
“Forum ini penting untuk mendengar langsung keluhan pengusaha. Masalah klasik seperti sulitnya perizinan, regulasi yang tumpang tindih, premanisme, hingga biaya logistik yang tinggi masih menjadi momok,” ujarnya.
Narasumber Hadir dari Berbagai Lembaga
Sejumlah narasumber hadir memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, antara lain:
-
Iman Gunadi, M.Sc., Ph.D (Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut)
-
Muhardi Akbar (Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga/BPTN Medan)
-
Ir. Sugianto Makmur (Pelaku usaha)
-
Dr. H. Faisal Arif Nasution, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas PMPTSP Sumut)
-
Dr. Arif Rahman, S.E., M.Ec.Dev (Akademisi USU)
-
AKP Dr. Rismanto J. Purba, S.H., M.H., M.Kn (Kanit III Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu)
Dalam paparannya, Iman Gunadi menjelaskan bahwa perekonomian global mulai stabil pasca kesepakatan dagang sementara antara AS dan Tiongkok. Namun, konflik di Timur Tengah masih berpotensi meningkatkan biaya logistik, yang turut mempengaruhi ekonomi Sumatera Utara yang bergantung pada komoditas.
“Inflasi Sumut sampai Mei masih terkendali. Daya beli masyarakat juga tetap tinggi. Tapi pelaku usaha harus tetap waspada terhadap fluktuasi harga dan risiko eksternal lainnya,” jelas Iman.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution, memaparkan bahwa Sumut ditargetkan mencapai investasi sebesar Rp53 triliun pada 2025. Di triwulan I, realisasi investasi sudah mencapai Rp17,4 triliun.
“Kita optimis karena Sumut memiliki kawasan strategis seperti KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Medan (KIM), serta potensi pariwisata unggulan yang masuk proyek strategis nasional,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa keluhan soal perizinan yang lambat umumnya terkait ketidaksesuaian dokumen. Dinas akan menelusuri lebih lanjut kendala spesifik di lapangan.
Pengusaha: “Tolong Jangan Ganggu Kami”
Pelaku usaha, Ir. Sugianto Makmur, mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi usaha saat ini. Menurutnya, banyak pengusaha mengalami penurunan omzet drastis, namun masih terjebak dalam isu inflasi makro.
“Kami hancur di lapangan. Sumut terlalu bergantung pada CPO, karet, dan kertas. Tolong, jangan ganggu pengusaha dengan birokrasi yang menyulitkan,” keluhnya.
Rekomendasi Strategi Pembangunan Ekonomi
Akademisi USU, Dr. Arif Rahman, memberikan tiga rekomendasi utama dalam memperkuat ekonomi daerah:
-
Pemerataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan dunia usaha.
-
Pembentukan pusat inovasi berbasis komoditas unggulan Sumut.
-
Kolaborasi antara akademisi, asosiasi usaha, dan pemerintah dalam wadah Forum Inovasi Sumut.
Kepala BPTN Medan, Muhardi Akbar, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki tugas pengawasan distribusi barang, perdagangan dalam dan luar negeri, serta penyimpanan kebutuhan pokok sesuai Permendag No. 55/2022.
Sementara itu, AKP Dr. Rismanto J. Purba dari Ditreskrimsus Poldasu menegaskan bahwa Polri berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
“Polisi hadir untuk menjamin keamanan dunia usaha. Penegakan hukum bukan semata untuk memenjarakan, tapi menciptakan suasana tertib yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Melalui FGD ini, diharapkan tercipta sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan penegak hukum dalam membangun Sumut yang lebih ramah investasi dan mampu bersaing secara nasional maupun global. (Tim)
