Deli Serdang, doreng45.com – Polemik kepemimpinan kembali mencuat di internal Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Sorotan kali ini tertuju pada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP), Martin Siregar, yang kebijakannya diduga berdampak serius terhadap kelangsungan program ketahanan pangan nasional, khususnya di Kecamatan Batang Kuis.
Dengan total luas lahan sawah mencapai 1.293 hektare, Kecamatan Batang Kuis seharusnya menjadi salah satu lumbung pangan potensial di Kabupaten Deli Serdang. Namun, sejumlah kebijakan yang diambil Martin Siregar dinilai justru melemahkan peran penyuluh pertanian di wilayah tersebut.
Pengurangan Penyuluh Timbulkan Ketimpangan
Tercatat, dua penyuluh yakni Sulpiyati Batu Bara dan Ade Ine Imansari ditarik ke dinas, sementara satu penyuluh lain, Jumadil Akhir, dipindahkan ke kecamatan berbeda. Ironisnya, posisi mereka yang kosong tidak segera diisi, sehingga hanya menyisakan empat penyuluh aktif di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Batang Kuis.
“Satu penyuluh kini harus menangani dua hingga tiga desa. Bagaimana program ketahanan pangan bisa berjalan efektif dalam kondisi seperti ini?” ungkap salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya, Senin (17/6/2025).
Kekurangan personel ini membuat pelaksanaan program pertanian menjadi terhambat. Banyak petani mengaku kesulitan mengakses bimbingan teknis dan pendampingan.
Revisi WKPP Timbulkan Kekacauan Administratif
Tak hanya persoalan SDM, kebijakan merombak struktur Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang telah baku di sistem Simluhtan juga memicu kekacauan. Penyusunan ulang monografi, peta kerja, dan program kerja WKPP harus dilakukan dari awal, menyita waktu dan anggaran yang tidak sedikit.
“Semua program dari tingkat desa hingga provinsi terpaksa diperbaiki ulang. Anggaran sudah jalan, waktu habis, tapi pelaksanaan jadi kacau. Ini sangat merugikan,” ujar seorang pejabat teknis yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
BPP Batang Kuis yang dulunya ramai kini hanya diisi lima orang, termasuk seorang koordinator yang disebut bukan berlatar belakang pertanian.
Dugaan Konflik Kepentingan dan Harapan Evaluasi
Sejumlah kalangan mempertanyakan komitmen Pemkab Deli Serdang dalam menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional. Dugaan adanya konflik kepentingan dan kedekatan personal antara Plt Kabid PSP dengan pejabat tertentu disebut-sebut menjadi penghambat upaya evaluasi objektif terhadap kinerja.
“Kami rindu sikap tegas Bupati Asriludin Tambunan seperti di awal masa jabatannya, saat berani mengevaluasi ASN mulai dari Kadis hingga camat dan kepala desa. Jika hanya karena kedekatan, Bupati tidak netral terhadap seorang PLT Kabid, maka ini patut dipertanyakan,” ucap sumber dari lingkungan pemerintahan.
Dalam konfirmasi kepada media, Martin Siregar menyebut minimnya jumlah penyuluh disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Deli Serdang saat ini mengalami krisis PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Kami sudah mengajukan permintaan tambahan personel, namun belum tersedia anggaran untuk menambah tenaga honorer. Selain itu, banyak PPL senior yang telah pensiun,” terangnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Banyak pihak menilai, kebijakan yang diambil Plt Kabid PSP terkesan tidak terencana dan tidak memperhitungkan dampaknya terhadap program nasional.
Seruan untuk Kepemimpinan Profesional
Kondisi ini memunculkan desakan agar Bupati Deli Serdang kembali menunjukkan ketegasan dan profesionalitas dalam memimpin.
“Kami cinta Deli Serdang dan sayang kepada Bupati kami. Jangan karena satu kesalahan kecil justru merusak seluruh program besar pemerintah daerah. Ketegasan harus ditegakkan demi rakyat,” tutup pernyataan warga dalam forum dialog terbuka pekan ini.
Masyarakat berharap agar Pemkab Deli Serdang segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelamatkan program ketahanan pangan, demi kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat di wilayah tersebut. (Tim)
