doreng45.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
FGD ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, hingga masyarakat sipil, guna membahas tantangan, peluang, dan solusi strategis dalam membangun sistem keamanan siber yang tangguh di Indonesia.
Kepala LKPP: Sistem Digitalisasi Butuh Keamanan Siber
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., hadir sebagai pembicara utama. Ia memaparkan pentingnya digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam tiga tahun terakhir.
“Integrasi sistem pengadaan memungkinkan kita lebih cepat memonitor progres. Hal ini mendorong LKPP terus bertransformasi secara berkelanjutan,” ujar Hendi, sapaan akrabnya.
Ia berharap digitalisasi sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang pada 10 Desember 2024 lalu telah resmi meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.
Namun demikian, Hendi menekankan bahwa sistem digital membutuhkan perlindungan ekstra dari serangan siber. “LKPP sangat membutuhkan dukungan dari BSSN RI untuk melindungi sistem dari ancaman para peretas,” ujarnya.
Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah pengembangan Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hasil kerja sama antara LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang kini menjadi standar keamanan dokumen penawaran elektronik.
BSSN: Ketahanan Siber Butuh Kolaborasi Menyeluruh
Kepala BSSN RI, Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., menyampaikan bahwa 66 persen dari 276 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet. “Secara ekonomi, ini adalah pasar potensial. Namun secara keamanan, ini juga menyimpan potensi kerentanan luar biasa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dari tahun 2020 hingga 2025, BSSN mencatat lebih dari 4 miliar anomali trafik di Indonesia, bahkan ada studi yang mencatat lebih dari 25 miliar. Anomali ini menunjukkan tingkat risiko tinggi dalam ruang siber yang minim regulasi.
“Ketahanan siber harus bersifat semesta. Artinya melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan seluruh elemen bangsa dalam kolaborasi yang solid,” tegas Nugroho.
Ia juga menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang saat ini tengah dibahas di internal pemerintah sebagai amanat Prolegnas Prioritas 2025.
Penandatanganan Nota Kesepahaman BSSN dan LKPP
Dalam rangka memperkuat kolaborasi, dilakukan perpanjangan Nota Kesepahaman antara BSSN dan LKPP tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. MoU ini ditandatangani langsung oleh Kepala BSSN dan Kepala LKPP.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Keamanan Digital
FGD yang dimoderatori oleh Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya:
-
Nunil Pantjawati, B.Sc., M.E., mewakili Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN.
-
Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., Deputi Bidang Keamanan Siber dan SDM BSSN.
-
Muchtarul Huda, S.H., Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI.
Lebih dari 100 peserta dari kementerian/lembaga, industri teknologi, akademisi, dan komunitas digital turut hadir dalam diskusi tersebut.
Soegiharto Santoso, yang akrab disapa Hoky, mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi moderator diskusi yang dihadiri langsung para tokoh strategis nasional. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap penggunaan Apendo dan kolaborasi penguatan ruang siber bersama BSSN.
Rekomendasi Strategis FGD
Beberapa poin penting yang menjadi hasil diskusi FGD ini antara lain:
-
Rekomendasi kebijakan penguatan keamanan siber untuk BSSN.
-
Identifikasi peluang kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
-
Peningkatan literasi keamanan digital masyarakat.
-
Penyusunan risalah diskusi sebagai masukan kebijakan nasional.
-
Penjaminan keamanan rantai pasok produk-produk impor anggota AKEN.
-
Dorongan terhadap pengesahan RUU KKS.
Paparan Teknologi dan Solusi Keamanan Siber
Acara dilanjutkan dengan Cyber Security Solutions Forum, yang menampilkan paparan teknologi dari empat perusahaan, yaitu:
-
PT Onesia Nusantara Evolusioner
-
PT Teknologi Sistem Nusantara
-
SonicWall
-
Onerah
Diskusi interaktif bersama pelaku industri menyoroti pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri, edukasi publik, serta peran sektor swasta dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.
Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang, menutup acara dengan harapan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan semua pihak untuk menjaga sistem pengadaan digital Indonesia dari ancaman siber.
