doreng45.com – Hukum pencemaran nama baik, meski bertujuan mulia melindungi individu dari pernyataan palsu, menyimpan kelemahan logika dan inkonsistensi yang berpotensi membahayakan kebebasan berekspresi. Dalam konteks demokrasi, konsep ini kerap berbenturan dengan prinsip pencarian kebenaran dan akuntabilitas publik.
Fenomena ini kentara dalam kasus mantan Presiden Joko Widodo yang melaporkan para pengkritiknya terkait isu ijazah. Kasus ini memantik pertanyaan mendasar: apakah hukum pencemaran nama baik masih relevan dalam negara demokrasi, atau justru menjadi alat untuk menihilkan kritik?
Inti masalah terletak pada sifat reputasi itu sendiri. Reputasi bukan properti tetap milik individu, melainkan persepsi subjektif di benak orang lain. Pertanyaannya: bagaimana seseorang bisa dihukum atas cara orang lain mempersepsikan suatu pernyataan? Penilaian umum (common sense) tidak dapat dijadikan dasar hukum yang absolut untuk menentukan kebenaran.
Hal ini terlihat dari perbedaan respons terhadap tuduhan ijazah. Satu pihak memenjarakan pengkritik dengan dalih pencemaran nama baik, sementara pihak lain menganggapnya sebagai pertanyaan publik yang wajib dijawab dengan bukti faktual.
Dalam banyak yurisdiksi, kebenaran dianggap sebagai pembelaan mutlak. Jika suatu pernyataan faktual benar, ia tak dapat disebut pencemaran nama baik. Namun, ini menciptakan dilema: bagaimana dengan pernyataan yang secara teknis benar, tetapi disajikan dengan konteks atau nada yang menyesatkan?
Sifat biner “benar-salah” kerap gagal menangkap kompleksitas komunikasi, di mana implikasi dan cara penyajian bisa sama merugikannya dengan pernyataan bohong. Kasus Bambang Tri (jurnalistik) dan Roy Suryo (ilmiah) yang mengangkat isu serupa tetapi mendapat respons hukum berbeda, mengindikasikan inkonsistensi penerapan.
Kritik paling tajam terhadap hukum ini adalah potensinya membungkam kebebasan berekspresi. Ketakutan akan gugatan dapat mencegah diskursus kritis tentang isu kepentingan publik, terutama melibatkan tokoh atau institusi berpengaruh.
Biaya hukum yang mahal juga menciptakan ketimpangan. Pihak dengan sumber daya melimpah dapat menggunakan gugatan pencemaran nama baik sebagai senjata hukum (SLAPP) untuk membungkam kritik, terlepas dari kebenaran substansinya. Dalam sistem yang rentan, kebenaran bisa dikubur oleh kekuasaan dan sumber daya.
Hukum ini bergantung pada penilaian subjektif tentang niat dan interpretasi, menciptakan ketidakpastian. Satire, parodi, atau opini kritis dapat dengan mudah disalahartikan sebagai fitnah.
Di era digital, krisis semakin kompleks. Informasi menyebar global dan tak terhapuskan. Upaya menekan informasi justru dapat memicu Efek Streisand, yang malah memperluas penyebarannya. Sifat internet yang lintas batas juga mempersulit penegakan hukum yang seragam.
Keinginan melindungi reputasi memang manusiawi. Namun, ketergantungan pada kerugian subjektif yang kabur, kontradiksinya dengan kebebasan berekspresi, dan kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa hukum pencemaran nama baik perlu ditelaah ulang.
Masyarakat demokratis membutuhkan keseimbangan baru yang melindungi individu dari fitnah, tetapi tidak mengorbankan hak publik untuk mengetahui kebenaran dan menyampaikan kritik yang konstruktif. Akuntabilitas dan keadilan harus didasarkan pada fakta dan logika yang sehat, bukan sekadar pada persepsi dan subjektivitas.
Oleh: Wilson Lalengke
(Petisioner HAM PBB, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012)
