Deliserdang, doreng45.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Massa menuntut pertanggungjawaban terkait dugaan anggaran perjalanan dinas dan fasilitas mewah pimpinan serta anggota DPRD Deliserdang.
Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Polresta Deliserdang dan Satpol PP itu, diikuti massa dengan membawa dua mobil pick-up, perangkat pengeras suara, dan sejumlah angkutan umum. Mereka menuntut agar Ketua DPRD Zakky Sharry serta anggota dewan mengembalikan dana perjalanan dinas yang disebut mencapai Rp10,2 miliar untuk periode Januari–Agustus 2025.
Orasi Massa: “Ini Harus Kita Lawan”
Salah seorang peserta aksi, Muhari (43), dalam orasinya menyebut, perjalanan dinas DPRD Deliserdang tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
“Apalagi Ketua DPRD Zakky Sharry diduga menghabiskan dana perjalanan dinas sebesar Rp1,1 miliar. Ini mencederai hati rakyat, dan harus kita lawan,” teriaknya, disambut sorakan massa.
Ia juga membandingkan fasilitas dewan dengan kondisi rakyat kecil. Menurutnya, gaji buruh masih sangat rendah, banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan, sementara anggota DPR malah menikmati berbagai fasilitas, mulai dari tunjangan rumah hingga uang perjalanan dinas.
Kritik Terhadap Pimpinan Dewan
Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, dalam orasinya menyoroti disharmoni antaranggota dewan.
“Kalian ini wakil rakyat dari berbagai partai, tapi kenapa justru tidak berpihak kepada rakyat? Bahkan Ketua DPRD sulit menyatu dengan anggota. Ini jelas berdampak buruk bagi Kabupaten Deliserdang,” tegasnya.
Ia juga menyinggung mobil dinas mewah Ford milik Ketua DPRD yang disebut bernilai Rp4 miliar, termahal di jajaran DPRD se-Sumatera Utara.
“Dana perjalanan dinas sebesar Rp10 miliar seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti memperbaiki jalan di STM Hulu dan daerah lain yang masih rusak,” tambahnya.
AMPK juga menuntut agar program prioritas, seperti BPJS Kesehatan PBI untuk warga miskin dan pendidikan gratis, tidak diabaikan oleh DPRD maupun Pemkab Deliserdang.
Massa Kecewa Ketua Dewan Tak Hadir
Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD, antara lain M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekretaris Dewan Iwan Salewa.
Namun, ketidakhadiran Ketua DPRD Zakky Sharry maupun pimpinan dewan lainnya memicu kekecewaan massa.
“Ada empat pimpinan dewan, masa tak satu pun hadir menemui rakyat. Kami ini rakyat, bukan bandit!” ujar Hutabarat dengan nada tinggi.
Meski 10 perwakilan massa diterima di ruang rapat, mereka memilih meninggalkan pertemuan karena tak satupun pimpinan dewan hadir.
“Tak perlu kita lanjutkan, karena keputusan tetap ada di pimpinan. Kalau mereka tidak hadir, percuma saja,” tegas Hutabarat sambil meninggalkan ruangan.
Tanggapan Anggota Dewan
Secara terpisah, anggota DPRD M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Merry Sitepu, dan Gendro Judo Buwono mengaku sudah menerima aspirasi massa. Namun, mereka tidak bisa menjawab alasan absennya Ketua dan para pimpinan dewan.
“Kami sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan massa, dan akan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD,” ujar Dhanil Ginting singkat. (Tim)
