Jakarta, doreng45.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai menerapkan sejumlah aturan baru pada tahun 2025. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sistem pendaftaran, mekanisme pembayaran iuran, hingga prosedur pemanfaatan layanan kesehatan.
Perubahan ini tidak bertujuan menyulitkan peserta, melainkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Dengan memahami dan mengikuti regulasi baru, peserta BPJS turut menjaga keaktifan kepesertaan dan berkontribusi dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.
Integrasi Berbasis NIK
Salah satu perubahan paling krusial adalah penerapan sistem layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mulai 2025, peserta BPJS tidak perlu lagi membawa kartu fisik saat berobat. Cukup menunjukkan KTP elektronik, data peserta langsung terverifikasi karena telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
Hal ini diharapkan mempercepat proses administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan data di fasilitas kesehatan.
Batas Pembayaran Iuran Diperketat
Regulasi baru juga mengatur tentang pembayaran iuran bulanan BPJS. Mulai tahun ini, peserta wajib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Jika terlambat, status kepesertaan akan otomatis nonaktif, dan peserta harus menunggu proses aktivasi ulang sebelum bisa menggunakan layanan kembali.
Kabar baiknya, metode pembayaran kini semakin mudah. Peserta bisa membayar lewat ATM, mobile banking, dompet digital, hingga marketplace online.
Rujukan Wajib Sesuai Alur
BPJS Kesehatan juga mempertegas aturan soal sistem rujukan. Peserta tidak bisa langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas atau klinik, kecuali dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa.
Langkah ini diterapkan agar setiap kasus kesehatan ditangani sesuai tingkat keparahannya, serta memastikan layanan medis lebih merata dan tertib.
Dengan segala perubahan ini, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan aktif mengikuti perkembangan informasi terkait BPJS Kesehatan. Pemahaman terhadap aturan terbaru akan membantu peserta dalam memaksimalkan manfaat program jaminan kesehatan nasional. (Guntur)
