Banyuwangi, doreng45.com – Dianggap kurang transparan, tidak kooperatif, dan tidak komunikatif sehingga terkesan arogan serta kurang peka dalam menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menjadi sasaran aksi damai yang dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat bersama gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banyuwangi pada Kamis (04/07/2024).
Sebelumnya, demonstrasi di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi ini dipicu oleh data yang disodorkan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Banyuwangi terkait kelulusan SMP/Mts sederajat yang berjumlah kurang lebih 20 ribu siswa. Namun, daya tampung SMA/SMK sederajat hanya 5 ribu, sehingga ada potensi sekitar 15 ribu anak yang tidak tertampung. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan tuntutan di kalangan masyarakat agar Cabdindik memberikan solusi melalui jalur afirmasi, prestasi, maupun zonasi, dengan tujuan agar tidak ada anak di Banyuwangi yang putus sekolah.
Tidak hanya itu, tuntutan juga mengarah ke SMAN 2 Genteng yang beralih fungsi menjadi sekolah unggulan provinsi Jawa Timur, sehingga masyarakat ataupun siswa-siswi Genteng kehilangan hak untuk sekolah SMA. Masyarakat menuntut pemerintah provinsi maupun pusat segera mengupayakan berdirinya sekolah baru (SMA/SMK Negeri) di wilayah Genteng maupun Sempu dan sekitarnya. Hal serupa juga diminta untuk wilayah Licin, Kabat, dan Blimbingsari yang tidak memiliki sekolah SMA/SMK negeri, sehingga anak-anak di wilayah tersebut tidak kalah bersaing dengan siswa di Banyuwangi kota.
Demonstrasi ini juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi yang dianggap tidak solutif, baik kepada Forpimda maupun Pemkab, serta ketidakmampuannya dalam membaca dinamika pendidikan di Banyuwangi. Kepala Dinas Pendidikan ini juga dinilai tidak mampu bekerja sama dengan baik bersama LSM maupun media. Terdapat juga dugaan pembiaran terhadap bawahan dan para Kepala Sekolah SMA/SMK. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dipindahkan atau dimutasi ke luar daerah. Hal ini terlihat jelas pada banner demonstrasi yang bertuliskan “Copot Jaenuri”.
Poin selanjutnya dalam aksi ini adalah terkait maraknya peredaran dan ketidak seimbangan pengadaan kain seragam oleh Kepala Sekolah SMA/SMK di Banyuwangi yang berasal dari pengusaha Surabaya. Diduga bahwa Kacabdindik Banyuwangi mengondisikan dan memerintahkan Kepala Sekolah Negeri Tegaldlimo untuk menekan kepala sekolah lainnya. Demonstran menuntut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar memerintahkan Kacabdindik Banyuwangi menghentikan pemesanan kain dari Surabaya dan membebaskan masyarakat untuk membeli kain di wilayah Banyuwangi sesuai kemampuan mereka, guna meringankan beban biaya orang tua siswa. Selain itu, hal ini diharapkan dapat membantu pengusaha lokal dan pelaku UMKM di Banyuwangi berkembang, sesuai dengan tekad pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Demonstran juga menuntut agar Syukroini, Kepala Sekolah SMAN Tegaldlimo, dimutasi ke luar dari Banyuwangi karena dianggap menjadi tangan kanan Kacabdindik Banyuwangi.
Saat dikonfirmasi, Suyoto Mahmud Sholeh, Sekretaris Pimpinan Aksi sekaligus Ketua LSM Suara Bangsa, membenarkan isi tuntutan tersebut. Menurutnya, tujuan diadakannya aksi damai ini adalah untuk merespon sikap kepala cabang dinas pendidikan di Banyuwangi yang dinilai acuh terhadap dunia pendidikan anak bangsa, khususnya di Banyuwangi. “Di sini kita menyikapi yang intinya mencari solusi agar tidak ada anak putus sekolah hanya karena kesulitan masuk sekolah akibat sistem dan kebijakan yang tidak sesuai. Yang perlu digarisbawahi adalah biaya pendidikan harus murah, sehingga anak tetap bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik meskipun dari keluarga tidak mampu,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya program “Garda Ampuh” dari Kabupaten Banyuwangi yang seharusnya diakomodir oleh provinsi.
Lebih lanjut, Suyoto menyayangkan Kacabdindik yang tidak menemui aspirasi masyarakat dan hanya mewakilkannya kepada Dwi. “Ini sangat mengecewakan,” ujarnya.
Ahmad Munir, Ketua Aksi Damai sekaligus Ketua LSM FPPI, menyampaikan hal serupa. “Apa yang disampaikan Ketua LSM Suara Bangsa sudah sesuai dengan poin-poin tuntutan masyarakat. Jika aspirasi ini tidak segera direspon, kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar lagi,” pungkasnya.
(Faruk Wahyudi)
